Aceh Utara, newsataloen.com - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Aceh Utara Dayan Albar, SSos, MAP, menekankan pentingnya inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja ASN dan kinerja setiap instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Dayan dalam sambutannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah bertempat di aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu, 11 Desember 2024. Kegiatan itu diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara, diikuti oleh seluruh pejabat SKPK, termasuk jajaran Puskesmas dan UPTD.
Tujuan dari sosialisasi tersebut, lanjutnya, untuk memberikan edukasi dan pemahaman agar perangkat daerah memiliki persepsi yang sama untuk terus bergerak melakukan riset dan inovasi, sebagai bagian penting meningkatkan daya saing daerah.
Dikatakan, melalui riset dan inovasi akan dapat membantu Pemerintah Daerah mempercepat tujuan pelaksanaan otonomi. Karena secara umum, tujuan otonomi daerah itu terdiri dari tiga poin penting, yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.
Kata Dayan, inovasi tidak muncul begitu saja, namun membutuhkan ekosistem yang kondusif dengan memperkuat kolaborasi antara para inovator dengan stakeholder terkait. Para inovator tersebut harus menjadi perhatian dari para pimpinan.
“Khususnya kepada para pimpinan Perangkat Daerah, saya minta agar dapat memfasilitasi dengan baik dan mengajak para inovator di lingkungan yang saudara pimpin untuk memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga demi kemajuan daerah Kabupaten Aceh Utara yang lebih baik,” harap Dayan.
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara Drs Adamy, MPd, mengatakan untuk menyukseskan Sosialisasi Inovasi Daerah, pihaknya menghadirkan dua orang narasumber ahli di bidang inovasi dan penelitian. Masing-masing Dr Ir Derita Julianto, MSi (Tenaga Ahli Bappeda Aceh) dan Nanda Yuniza (Perencana Ahli Muda Bappeda Aceh).
Disebutkan, pada tahun 2025 mendatang Bappeda Kabupaten Aceh Utara akan melakukan perlombaan inovasi daerah antar Perangkat Daerah, UPTD maupun pihak Kecamatan. Perlombaan ini akan diberikan penilaian langsung dari Tim Independen yang berasal dari unsur Akademisi maupun dari Tim Bappeda Aceh.
“Untuk itu, kami mengharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menyiapkan sebuah inovasi daerah, sehingga hasil penjaringan tersebut dapat di ikutsertakan dalam sebuah kompetisi Inovatif Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negari,” kata Adamy, didampingi Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Utara Muhammad Taufieq, SE, MSE.
Kegiatan pembukaan sosialisasi inovasi daerah tersebut turut dihadiri Plt Asisten I Setdakab Aceh Utara Dr Fauzan, SSTP, MPA, Plt Asisten II Samsul Rizal, ST, MSi, Plt Kepala BPKD Nazar Hidayat, SE, MA, Kepala Dinas Porapar M Nasir, SSos, MSi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Pemerintah membentuk suatu indikator terhadap inovasi daerah, yang disebut sebagai indeks inovasi daerah.
Secara umum indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan tersebut didasarkan pada urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. (*)
Hal itu disampaikan Dayan dalam sambutannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Inovasi Daerah bertempat di aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Kecamatan Lhoksukon, Rabu, 11 Desember 2024. Kegiatan itu diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara, diikuti oleh seluruh pejabat SKPK, termasuk jajaran Puskesmas dan UPTD.
Tujuan dari sosialisasi tersebut, lanjutnya, untuk memberikan edukasi dan pemahaman agar perangkat daerah memiliki persepsi yang sama untuk terus bergerak melakukan riset dan inovasi, sebagai bagian penting meningkatkan daya saing daerah.
Dikatakan, melalui riset dan inovasi akan dapat membantu Pemerintah Daerah mempercepat tujuan pelaksanaan otonomi. Karena secara umum, tujuan otonomi daerah itu terdiri dari tiga poin penting, yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.
Kata Dayan, inovasi tidak muncul begitu saja, namun membutuhkan ekosistem yang kondusif dengan memperkuat kolaborasi antara para inovator dengan stakeholder terkait. Para inovator tersebut harus menjadi perhatian dari para pimpinan.
“Khususnya kepada para pimpinan Perangkat Daerah, saya minta agar dapat memfasilitasi dengan baik dan mengajak para inovator di lingkungan yang saudara pimpin untuk memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga demi kemajuan daerah Kabupaten Aceh Utara yang lebih baik,” harap Dayan.
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara Drs Adamy, MPd, mengatakan untuk menyukseskan Sosialisasi Inovasi Daerah, pihaknya menghadirkan dua orang narasumber ahli di bidang inovasi dan penelitian. Masing-masing Dr Ir Derita Julianto, MSi (Tenaga Ahli Bappeda Aceh) dan Nanda Yuniza (Perencana Ahli Muda Bappeda Aceh).
Disebutkan, pada tahun 2025 mendatang Bappeda Kabupaten Aceh Utara akan melakukan perlombaan inovasi daerah antar Perangkat Daerah, UPTD maupun pihak Kecamatan. Perlombaan ini akan diberikan penilaian langsung dari Tim Independen yang berasal dari unsur Akademisi maupun dari Tim Bappeda Aceh.
“Untuk itu, kami mengharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menyiapkan sebuah inovasi daerah, sehingga hasil penjaringan tersebut dapat di ikutsertakan dalam sebuah kompetisi Inovatif Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negari,” kata Adamy, didampingi Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Utara Muhammad Taufieq, SE, MSE.
Kegiatan pembukaan sosialisasi inovasi daerah tersebut turut dihadiri Plt Asisten I Setdakab Aceh Utara Dr Fauzan, SSTP, MPA, Plt Asisten II Samsul Rizal, ST, MSi, Plt Kepala BPKD Nazar Hidayat, SE, MA, Kepala Dinas Porapar M Nasir, SSos, MSi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Pemerintah membentuk suatu indikator terhadap inovasi daerah, yang disebut sebagai indeks inovasi daerah.
Secara umum indeks inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan tersebut didasarkan pada urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. (*)
Post a Comment