ekonomi
Medan, newsataloen.com -Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) sebagai penyeleggara usaha jasa terus berupaya meningkatkan pelayanan prima dengan sebaik-baik bagi pengguna jasa.
Dalam memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa atau pelanggan, Asdeki juga telah menyusun tarif pelayanan jasa sesuai dengan mekanisme penetapan tarif petikemas.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asdeki, Khairul Mahalli menjawab pertanyaan media ini usai mengikuti Rapat Sosialisasi dan Pengawasan Berat Kotor Kontainer Terverifikasi/Verified Gross Mass (VGM) di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Selasa 13/8/2024
Hadir di situ antara lain Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Kepala Balai PengelolaTransportasi Darat Kelas II Sumatera Utara;dan Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Provinsi Sumatera Utara.
Mahalli mengatakan pihaknya juga berupaya menciptakan persaingan yang sehat dengan perusahaan local. Namun, pengaturan dan pengenadalian Tarif layanan depo peti kemas perlu peranan Pemerintah terutama dalam menetapkan jenis, struktur golongan dan mekanisme penetapan tarif depo peti kemas.
Menyinggung tentang koeksistensi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan perusahaan lokal, Mahalli menjelaskan hal ini dapat dijalankan tentunya denganpengawasan dari pemerintah.
"Asdeki sebagai penyelenggara jasa tentu mengharapkan sesuai dengan aturan main ysng sudah disepakati. Sebab yang penting bagaimana bersaing secara sehat," ujar Mahalli yang juga Ketua Umum Kadin Sumut dan Ketua Umum DPP Gabubungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) ini.(tiar)
Mahalli : Asdeki Tingkatkan Pelayanan Prima
Medan, newsataloen.com -Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) sebagai penyeleggara usaha jasa terus berupaya meningkatkan pelayanan prima dengan sebaik-baik bagi pengguna jasa.
Dalam memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa atau pelanggan, Asdeki juga telah menyusun tarif pelayanan jasa sesuai dengan mekanisme penetapan tarif petikemas.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asdeki, Khairul Mahalli menjawab pertanyaan media ini usai mengikuti Rapat Sosialisasi dan Pengawasan Berat Kotor Kontainer Terverifikasi/Verified Gross Mass (VGM) di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Selasa 13/8/2024
Hadir di situ antara lain Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Kepala Balai PengelolaTransportasi Darat Kelas II Sumatera Utara;dan Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Provinsi Sumatera Utara.
Mahalli mengatakan pihaknya juga berupaya menciptakan persaingan yang sehat dengan perusahaan local. Namun, pengaturan dan pengenadalian Tarif layanan depo peti kemas perlu peranan Pemerintah terutama dalam menetapkan jenis, struktur golongan dan mekanisme penetapan tarif depo peti kemas.
Menyinggung tentang koeksistensi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan perusahaan lokal, Mahalli menjelaskan hal ini dapat dijalankan tentunya denganpengawasan dari pemerintah.
"Asdeki sebagai penyelenggara jasa tentu mengharapkan sesuai dengan aturan main ysng sudah disepakati. Sebab yang penting bagaimana bersaing secara sehat," ujar Mahalli yang juga Ketua Umum Kadin Sumut dan Ketua Umum DPP Gabubungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) ini.(tiar)
Via
ekonomi
.jpg)
Post a Comment