 |
| Dr.Iswadi,M.Pd |
Jakarta, newsataloen.com - Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd menyebutkan sepanjang tahun 2024, Indonesia melalui proses yang sangat menegangkan dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) yang akhirnya berujung pada penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi (MK).Proses ini telah membagi masyarakat Indonesia menjadi dua kubu yang keras dan seringkali mengadu argumen satu sama lain.
Namun, setelah MK mengumumkan keputusannya nanti, tantangan terbesar adalah bagaimana bangsa ini akan mengalami rekonsiliasi pasca-putusan MK tersebut.Hal itu disampaikan, Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Kamis 11 April 2024.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan, Pilpres 2024 telah menjadi yang paling kontroversial dalam sejarah demokrasi modernnya. Pesaing dari para kandidat, baik pemenang maupun yang kalah, serta pendukung mereka telah menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keyakinan politik mereka. Setelah berbulan-bulan perdebatan, pengadilan akhirnya harus memutuskan hasil pemilihan," kata pria kelahiran Aceh ini.
Lanjut, Pada tanggal akhir April 2024 nanti Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang menentukan pemenang Pilpres 2024.Keputusan itu akan dibacakan secara langsung oleh Ketua MK di depan pihak-pihak yang bersengketa serta disiarkan secara langsung di seluruh media.Putusan tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hukum serta fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan," ucapnya.
Dr Iswadi berharap, Reaksi terhadap putusan MK dapat terhindar dari emosi. Para pendukung dari semua belah pihak merespon dengan intensitas yang tinggi.
Ada yang merayakan kemenangan, sementara yang lain merasa kecewa dan merasa tidak adil dan hal itu merupakan sifat manusiawi dan yang paling penting semua pihak harus menyadari bahwa keputusan MK bersiffaf final dan mengikat," kata dia.Menurut Dr.Iswadi lagi, Langkah pertama setelah putusan MK nanti menyembuhkan luka-luka yang mungkin terjadi selama proses sengketa.
"Pemimpin dari semua pihak, termasuk para kandidat dan pemimpin partai politik, harus tampil dengan tegas menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi. Pidato-pidato perdamaian dan panggilan untuk bersatu kembali menjadi kunci untuk memulai proses penyembuhan tersebut," jelasnya.
Selain itu Dialog dan Mediasi, untuk mencapai rekonsiliasi yang efektif sangat diperlukan karena dengan dialog terbuka antara semua pihak maka Mediasi oleh pihak ketiga yang netral juga dapat membantu dalam memfasilitasi proses ini.Diskusi-diskusi ini harus dilakukan dengan sikap saling menghormati dan usaha untuk memahami perspektif masing-masing pihak.
Pertemuan-pertemuan tertutup antara para pemimpin dan perwakilan dari kedua kubu bisa menjadi langkah awal yang penting.Langkah berikut nya dengan Memperkuat Sistem Hukum. Salah satu cara terpenting untuk memastikan rekonsiliasi yang berkelanjutan adalah dengan memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu," sebutnya.Lebih lanjut, Kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap institusi seperti MK adalah kunci untuk membangun kepercayaan yang diperlukan dalam masyarakat.
Reformasi hukum juga bisa menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya sengketa semacam ini di masa depan.Kemudian Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat harus dilakukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi, supremasi hukum, dan penghargaan terhadap perbedaan adalah langkah penting dalam proses rekonsiliasi.Program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengatasi polarisasi yang ada dalam masyarakat.
"Ini bisa dilakukan melalui kampanye informasi, pelatihan keterampilan dialog, dan integrasi kurikulum pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai demokratis," katanya.Kemudian Kolaborasi dan Pembangunan Bersama Setelah tercapainya rekonsiliasi, langkah selanjutnya adalah fokus pada pembangunan bersama," tambahnya.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu meredakan ketegangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.Proses rekonsiliasi juga harus memperhatikan dampak psikologis dari konflik politik yang intens. Program-program dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi individu dan komunitas yang terdampak secara negatif oleh konflik dapat membantu mengurangi trauma dan mempercepat proses penyembuhan.
Kemudian Membangun Kembali Kepercayaan melalui Rekonsiliasi akan berhasil dan hal tersebut juga sangat bergantung pada pembangunan kembali kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Pemimpin politik, baik dari pemenang maupun pihak yang kalah, memiliki tanggung jawab khusus untuk memimpin dengan integritas dan memperjuangkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau partai.
Rekonsiliasi pasca-putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 adalah proses yang sangat kompleks dan membutuhkan kerja keras dari semua pihak yang terlibat.Namun, dengan komitmen untuk menemukan titik temu dan membangun kembali persatuan dalam keragaman, Indonesia memiliki potensi untuk bangkit lebih kuat dan bersatu setelah melewati masa-masa yang sulit ini."Semua pihak harus berusaha keras untuk memastikan bahwa perdamaian, keadilan, dan persatuan menjadi pijakan bagi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," pungkasnya.
Post a Comment