Aneh!!! Anggaran Jor-joran Untuk Pasar Murah Tak Menyentuh, Tapi Inflasi Terus Naik di Kota Banda Aceh

Asrinaldi

- Anggaran Pasar Murah Perlu Diaudit

Banda Aceh, newsataloen.com - Di tengah foto selfie dan anggaran jor-joran yang dikeluarkan Pemko Banda Aceh untuk pelaksanaan pasar murah, namun fakta menunjukkan angka inflasi Banda Aceh terus meningkat. Padahal tujuan dari pelaksanaan pasar murah itu sendiri adalah untuk menekan inflasi.

Terlihat jelas, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) angka inflasi di kota Banda Aceh pada februari 2023 kembali melejit dimana inflasi bulanan kembali naik sebesar 0,57 % dan angka inflasi tahunan (YoY) sebesar 6,54%.

"Kenaikan inflasi ini menunjukkan ada yang salah dengan pelaksanaan pasar murah di kota Banda Aceh sehingga tidak mampu menekan laju inflasi. Bisa saja ini dikarenakan oleh tidak tepat sasaran sehingga berdasarkan data BPS sebesar 2,53% angka inflasi disebabkan oleh kenaikan harga makanan dan minuman,"jelas Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPuR), Asrinaldi kepada media, Jum'at 3 Maret 2023.

Menurut Asrinaldi, jika dilihat dari laju inflasi tersebut dapat dikatakan selama ini kesannya pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemko Banda Aceh hanya sebatas formalitas.

 "Anggaran besar yang dikeluarkan Pemko untuk pasar murah hingga beli mobil tersebut terkesan hanya untuk menyedot anggaran daerah tanpa memperhatikan outputnya. Kita berharap pasar murah yang dilaksanakan bukan hanya untuk formalitas laporan dalam rangka menyedot anggaran, tapi harus sebanding dengan laju inflasi, jangan sampai setelah formalitas dilakukan ya barang-barangnya kembali dijual ke pasar, karena kebutuhannya hanya sebatas laporan,"katanya.

Mengingat laju inflasi kota Banda Aceh terus melejit hingga jauh diatas inflasi nasional, maka sudah sepantasnya alokasi hingga pelaksanaan pasar murah yang telah menelan anggaran besar diaudit oleh lembaga audit negara.

"Jadi, anggaran besar untuk pasar murah itu perlu diaudit dan diketahui publik. Apakah ada kesalahan kan perlu dievaluasi, karena ada keanehan kan foto terkait pelaksanaan pasar murah sering beredar hampir tiap bulan tapi inflasi terus menerus naik tiap bulannya. Tentunya ada yang tidak benar dan perlu dicek oleh pihak berkompeten, sehingga masyarakat tahu anggaran yang diplotkan untuk kegiatan tersebut apakah sudah benar menyentuh kebutuhan masyarakat,"ujarnya

GeMPuR juga berharap agar intruksi presiden dan mendagri terkait pengendalian inflasi dilakukan dengan benar-benar bukan sebatas formalitas dan hanya untuk lebutuhan laporan penarikan keuangan daerah, sementara pelaksanaan pasar murah yang dilakukan misalnya tak berdampak menekan angka inflasi.

"Jangan sampai masyarakat sedang menjerit karena kenaikan harga barang atau tingginya angka inflasi, sementara pihak tertentu memanfaatkan itu sebatas untuk mengambil keuntungan dari banyaknya anggaran untuk kegiatan itu. Jangan pula mencari laba besar di tengah kesulitan rakyat," tegasnya.