Banda Aceh, newsataloen.com - - Pernyataan Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Irwansyah yang mengatakan Pj Walikota Banda Aceh sudah on the track dalam hal inflasi, sehingga menyebutkan inflasi adalah persoalan isu elitis dan eklusif. Menurutnya, pernyataan DPRK dari PKS itu malah terkesan "salah minum obat".
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GeMPUR) Asrinaldi kepada media, Selasa 8 November 2022.
Asrinaldi menjelaskan, Inflasi dapat adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. "Jelas-jelas inflasi ini berkaitan dengan rakyat, ketika harga barang naik yang merasakan itu juga rakyat. Mungkin bagi seorang anggota dewan yang hidup dengan kemewahan dan punya uang itu tidak terlalu terasa, tapi bagi rakyat kenaikan harga barang dan jasa justru tentu sangat memilukan," ujarnya.
Dia menambahkan, presiden Jokowi dan mendagri telah memberikan arahan-arahan yang sangat jelas dan memerintahkan agar inflasi ini di tekan di bawah 5% sehingga rakyat tidak kesulitan. " Fakta riil nya walaupun terjadi deflasi sekitar 0,46% pada oktober, namun inflasi yang terjadi pada september sangat signifikan. Sehingga saat ini tingkat inflasi Banda Aceh sebesar 5,22% dan itu sudah diatas batas yang diminta presiden. Sementara itu, kita juga harus lihat fakta, selain pasar murah yang hanya dilakukan sekali yang hanya seakan simbolis saja, lalu turun pasar yang dilakukan ketika ada mahasiswa aksi yang menunjukkan seakan Pj Walikota takut menyambut mahasiswa. Banyak arahan presiden dan mendagri yang justru tak jelas aksi nyata apa dilakukan oleh Pj Walikota, padahal disejumlah daerah lainnya dapat kita lihat masyarakat sudah mendapatkan bantuan langsung daei pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi. Inikan jelas, yang harus jalankan arahan dalam pengendalian inflasi itu Pj Kepala Daerah, bahkan malah selalu menyalahkan pemerintah pusat terkait inflasi padahal arahan pusat tak dijalankan maksimal oleh kepala daerah tersebut. Janganlah sampai karena dewan dari partai tertentu secara politis beda arah kepentingan politik, justeru selalu melempar bola kesalahan ke pemerintah pusat, ketika kepala daerahnya tak jalankan intruksi pengendalian inflasi dengan maksimal. Jadi jangan diseret atau diarahkan ke kepentingan politik capres atau pileg 2024 selalu, ini ada persoalan harga barang maupun jasa yang harus ditangani daerah, bukan persoalan elit dan eklusif itu," kata Asrinaldi mengaku heran dengan sikap wakil rakyat.
Publik juga paham, PKS selama ini sangat dekat dengan Pj Walikota dan mendominasi sejumlah kebijakan. Namun, ketika dihadapkan dengan kritikan janganlah selalu disebutkan ada kepentingan ini itu. "Itu hak demokrasi, semua orang berhak menyampaikan aspirasi dan pendapat. Toh, presiden saja dikritik sampai dikatakan dungu oleh oposisi presiden tak marah. Apalagi hanya sekelas Pj Walikota, kenapa harus anti kritik, ini demokrasi jangan terlalu suka membjngkam suara kritis," ujarnya.
GeRAM mengatakan secara tupoksi anggota dprk seharusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah bukan terus menerus sibuk dengan puja puji, apresiasi dan cari muka. "Kemana anggota DPRK tersebut, ketika ketika 11 wanita kumpul kebo dan pesta ria dini hari di Ule Lheu di bebaskan begitu saja dengan dalih test urin. Apa keputusan pemko itu dianggap on the track dengan penegakan syariat islam di Aceh," bebernya.
Dia mengaku heran, kenapa wakil rakyat lupa bahwa mereka adalah perpanjangan tangan rakyat bukan terus menerus memuji pemerintah dengan dalih kebenaran padahal jelas-jelas capaiannya tak patut dibanggakan ke publik. "Lucu ya ketika DAK sebesar 47,9 M didengung-dengungkan sebagai capaian, padahal jumlahnya menurun. Toh, jelas-jelas pendapatan transfer Banda Aceh menurun, lalu ada apa dengan dewan yang terus menyuarakan seakan itu prestasi. Tolong lah bapak-bapak wakil rakyat di DPRK Banda Aceh benar-benar bekerja membela kepentingan rakyat dan menyampaikannya kepada kepala daerah, bukan menyanjung melulu kepala daerah lalu menyampaikannya ke rakyat. Inikan jelas namanya salah minum obat. Untuk itu, kita meminta DPRK Banda aceh kembali ke khittahnya sebagai wakil rakyat, bukan wakil pejabat untuk membungkam rakyat,"tegasnya.
Post a Comment