Banda Aceh, newsataloen.com -Sejumlah amanah dan intruksi tegas pemerintah pusat terkesan dianggap sepele dan diabaikan begitu saja oleh Penjabat Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq. Diantaranya dapat dilihat dari amanah presiden tentang pengendalian inflasi hingga netralitas sebagai penjabat kepala daerah.
"Presiden telah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan guna meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah, namun hal itu terlihat jelas tidak dilakukan maksimal oleh Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq sehingga tingkat inflasi Banda Aceh per oktober 2022 masih di angka 5,22% atau diatas harapan presiden yang mengintruksikan agar tingkat inflasi daerah harus di bawah 5%," jelas ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Mahmud Padang kepada awak media, Selasa 15 November 2022.
Menurut Alamp Aksi, sejumlah daerah di Indonesia khususnya di Aceh sudah mulai gencar dilaksanakan berupa bantuan langsung/ subsidi untuk masyarakat yang terkena dampak inflasi, sementara untuk di Banda Aceh hal itu terlihat belum dijalankan, padahal inflasi di Banta Aceh sudah melewati ambang bats 5% yang ditegaskan Presiden RI.
"Selain turun pasar secara simbolis dan kegiatan pasar murah sekali yang seakan hanya formalitas saja, Bakri Siddiq bahkan terkesan tidak menjalankan sepenuhnya arahan presiden RI dalam penanganan inflasi, terbukti belum adanya bantuan langsung ke masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi padahal sudah berbulan-bulan sejak hal itu diingatkan oleh presiden dan mendagri,"katanya.
Bahkan, kata Mahmud, ketika dipertanyakan persoalan inflasi, politisi-politisi yang terlihat punya hubungan khusus dengan Pj Walikota selalu mengatakan inflasi itu isu elitis dan eklusif hingga melempar bola api kesalahan kepada pemerintah pusat. "Apakah ada grand skenario untuk selalu menyalahkan pemerintah pusat jika berkaitan dengan inflasi, padahal penjabat kepala daerah terkait justru secara fakta di lapangan tidak menjalankan sepenuhnya arahan presiden tersebut," bebernya.
Disamping itu, persoalan netralitas seorang penjabat kepala daerah yang sering diingatkan mendagri juga terkesan sengaja diabaikan begitu saja. "Bayangkan saja Pj Walikota Banda Aceh secara terang-terangan menghadiri qurban internal partai PKS dan bahkan yang lebih nyata menjadi pembicara pada reses politisi PKS, sehingga menimbulkan presepsi publik bahwa selama ini kebijakan Pj Walikota sangat dipengaruhi oleh politisi partai tersebut. Hal ini tentunya telah merusak citra netral seorang penjabat kepala daerah sebagaimana amanah mendagri," jelasnya.
Masih kata Mahmud, fakta lainnya Pj Walikota secara langsung maupun tidak langsung telah melibatkan ASN pemko dalam reses politisi DPRK dari PKS tersebut.
"Mengingat persoalan inflasi hingga netralitas Pj Walikota Banda Aceh dan berbagai persoalan lainnya yang berpotensi merusak citra pemerintah pusat di mata rakyat, serta semakin memilukannya kondisi rakyat kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan Bakri Siddiq yang tidak pro rakyat, kami mendesak Mendagri untuk sesegera mungkin mencopot dan mengganti Pj Walikota Banda Aceh,"tegasnya.
Pihaknya menilai ketegasan Mendagri secara berkeadilan akan menjadi tolak ukur masyarakat terhadap kinerja mendagri sebagai presentatif pemerintah pusat. Mendagri sudah buktikan bahwa telah mencopot penjabat kepala daerah Tapanuli Tengah karena melakukan kesalahan salah satunya kepala daerah, namun apakah hal itu hanya berlaku pada pj kepala daerah yang berasal dari daerah, namun tidak berlaku bagi penjabat kepala daerah yang meruoakan penjabat eselon kemendagri sendiri, disitu keadilan dan kebijaksanaan mendagri akan dinilai oleh rakyat. "Kami yakin dan percaya mendagri bukanlah orang yang membela bawahannya atau penjabat eselon dibawahnya hingga mempertahankannya kendatipun kinerjanya telah mengabaikan persoalan rakyat dan amanah pemerintah pusat seperti halnya Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq. Sebagai bukti bahwa mendagri sangat adil dalam hal ini, kami sekali lagi meminta mendagri untuk adil dan segera mencopot Bakri Siddiq dari jabatannya sebagai Pj Walikota Banda Aceh," tegasnya lagi. (rls).
Post a Comment