SIM Hilang Atau Rusak, Simak Penjelasan Kasat Lantas Polres Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE, newsataloen.com -- Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah hal wajib yang dimiliki oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Sebab, SIM merupakan bukti legitimasi kompetensi pengemudi.

Legitimasi tersebut didapatkan sesuai jenis dan golongan setelah memenuhi syarat administrasi, usia, kesehatan 

jasmani dan rohani serta lulus 

proses pengujian.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, SIK melalui Kasat Lantas, AKP Adek Taufik, SIK mengatakan, jika SIM yang pernah didapatkan hilang atau rusak. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena proses atau syarat untuk mengurusnya kembali sama seperti membuat SIM baru. 

Lanjutnya, hal itu telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) Perpol Nomor 5 tahun 2021. Syaratnya adalah, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara 

elektronik., melampirkan foto kopi dan memperlihatkan 

identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi warga negara Indonesia atau 

dokumen keimigrasian bagi warga negara 

asing.

"Kemudian, melampirkan foto kopi sertifikat pendidikan 

dan pelatihan mengemudi yang asli yang 

dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang 

terakreditasi, paling lama enam bulan 

sejak tanggal diterbitkan

," ujarnya.

Selain itu, kata AKP Adek Taufik, bagi warga negara asing yang bekerja di Negara Indonesia melampirkan foto kopi surat izin kerja asli dari 

kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.

"Melaksanakan perekaman biometri berupa 

sidik jari dan/atau pengenalan wajah 

maupun retina mata.  Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak," pungkasnya.

Sementara, tambah Kasat, untuk pengurusan SIM yang hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 3 huruf (b) Perpol Nomor 5 tahun 2021, ada tambahan lampiran surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri.

"Sedangkan untuk pengurus SIM yang rusak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 3 huruf (c) Perpol Nomor 5 tahun 2021, menambahkan lampiran SIM lama 

yang rusak bila ada," jelasnya.

Untuk biaya, sebut AKP Adek Taufik, masih mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.