Ikhwan KartiawanBanda Aceh, newsataloen.com - - Pj Walikota Bakri Siddiq dinilai tidak fokus kepada persoalan urgent yang kini tengah dihadapi masyarakat Banda Aceh, justru berangan-angan terlalu tinggi dengan project-project besar dengan dalih jemputan anggaran dari pusat.
" Kita bisa lihat akhir-akhir ini Pj Walikota Bakri Siddiq kembali terbuai angan-angan dengan project besar seperti Oto Ringroad dengan biaya yang dibutuhkan mencapai 5 Triliun Rupiah. Bahkan, ingin membangun ruas jembatan Pango yang sebelahnya lagi masuk dalam kawasan Kabupaten Aceh Besar yang pernah dibangun Pemerintah Aceh masa kepemimpinan Zaini Abdullah yang belum bisa dilanjutkan. Inikan jelas terlihat Pj Walikota Bakri Siddiq terlalu berkhayal tinggi, sementara persoalan-persoalan urgent terabaikan dan begitu heboh di masyarakat baru Pj Walikota memberikan sedikit perhatian formalitas tanpa keseriusan. Makanya, kita berharap Pj Walikota Bakri Siddiq segera fokus kepada amanah pemerintah pusat dan kebutuhan rakyat yang mendesak," ungkap koordinator Kaukus Pemuda Kota (KPK) Ikhwan Kartiawan kepada media, Jum'at 21 Oktober 2023.
KPK justru heran ditengah alokasi dana transfer Banda Aceh yang menurun, Pj Walikota Banda Aceh justru mewacanakan proyek yang menelan anggaran ratusan milyar hingga triliunan rupiah. "Jelas-jelas ini cet langet untuk kapasitas jabatan seorang penjabat Walikota. Sadarlah Pj Walikota Bakri Siddiq, cepatlah terbangun dari buaian mimpi. Jangankan proyek dari APBN dengan nilai ratusan milyar hingga triliunan rupiah, faktanya untuk pendapatan transfer daerah tahun anggaran 2023 saja diproyeksikan sebesar Rp99,6 M atau turun sebesar 9.21 persen dari target APBK Tahun Anggaran 2022. Logikanya pendapatan transfer saja turun bagaimana dengan melobi proyek triliunan rupiah itu, jelas-jelas Pj Walikota sedang terbuai halusinasi bahkan seorang Pj Gubernur saja yang lebih berkapasitas dan mungkin mewujudkan itu tak bermimpi terlalu jauh sehingga lebih fokus urusan-urusan yang kongkret dan mampu dilaksanakan serta terasa manfaatnya dalam waktu pendek kepada masyarakat,"jelasnya.
Bakri Siddiq diminta lebih fokus kepada arahan pemerintah pusat seperti program penurunan inflasi dan stunting, kemudian persoalan mendesak masyarakat seperti penguatan ekonomi, penegakan syariat islam, dan lain-lain bahkan jika memang ingin mengurangi kemacetan untuk langkah saat ini lebih logis rasanya dengan mengoptimalkan tata kelola parkir yang baik yang nantinya juga berdampak untuk peningkatan pendapatan asli daerah. "Seharusnya Pj Walikota bisa lebih fokus dengan inflasi yang semakin tinggi, pada september 2022 meningkat 0,78 % sehingga tingkat inflasi (januari-september) mencapai 5,73 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun(september 2022 terhadap agustus 2021) sudah mencapai 7,85 %. Ini jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan arahan presiden yang meminta pemerintah daerah menekan inflasi agar tetap di bawah 5%. Begitu diprotes persoalan inflasi baru Bakri Siddiq buat pasar murah sekali, inikan namanya hanya formalitas, tidak fokus dan tidak serius. Belum lagi persoalan persoalan stunting, yang sebelumnya membaik, tetapi dengan miskinnya program penanganan stunting selama lebih 3 bulan Bakri Siddiq akan berpengaruh kepada buruknya penanganan stunting nantinya," beber Ihwan.
Ihwan melanjutkan persoalan penguatan ekonomi masyarakat hingga penegakan syariat islam dan sejumlah persoalan lainnya yang dihadapi masyarakat di Banda Aceh yang semakin sembraut semestinya menjadi hal ini terlebih dahulu menjadi fokus Pj Walikota. Kendatipun, Pj Walikota ingin menangani kemacetan, kenapa tidak dengan mengoptimalkan tata kelola parkir, memperbaiki jalan yang mulai berlobang di sejumlah titik bukan justru berangan-anggan memperlebar ruas jalan yang berpotensi menyedot anggaran puluhan milyar rupiah. " Sebagai contoh kenapa tidak untuk penanganan kemacetan bisa terlebih dahulu dengan fokus memperbaiki tata kelola parkir, tapping box ditambah, dan yang sudah sempat dipasang tapping box seperti 30 tapping box yang sudah dibantu bank aceh syariah harus dipastikan jangan sampai justru tak malah rusak, padahal baru dibantu desember 2019 lalu. Jika tata kelola parkir dapat dimaksimalkan, maka kemacetan akan berkurang bahkan PAD pun dapat ditingkatkan," jelasnya.
Mengenai banjir di beberapa titik misalkan, Ikhwan menyarankan lebih baik fokus pada perbaikan drainase dan memastikan agar tidak tersumbat oleh sampah. " Jadi, untuk tangani banjir sejumlah titik di Banda Aceh tidak mesti harus menunggu anggaran besar untuk perbaikan bantaran sungai Krueng Aceh yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dapat dilanjutkan, namun kenapa tidak fokus pada perbaikan drainase, dan memastikan tumpukan sampah tidak menyumbat arus air di drainase dan sejumlah gorong-gorong yang ada. Itu lebih mungkin dilakukan ketimbang berangan-angan melanjutkan program puluhan milyar yang sudah pernah dilakukan dan terhenti karena kekurangan anggaran," tambahnya.
Dia memaparkan, memang sejumlah perencanaan itu sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, namun faktanya anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar sehingga sulit dilaksanakan. "Katakan saja Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) yang membutuhkan biaya sampai Rp. 5 Triliun memang sudah ada sejak kepemimpinan Illiza perencanaannya, bantaran sungai Krueng Aceh memang sudah ada sejak masa Aminullah - Zainal bahkan sudah mulai dibangun dari APBN. Tapi, dengan kondisi keuangan negara dan keuangan daerah saat ini, hal-hal yang menyedot anggaran ratusan milyar hingga triliunan itu akan terkesan Pj Walikota sedang berhalusinasi dan melemparkan wacana dalam mimpi kepada masyarakat. Logis-logis sajalah, jangan sampai seperti membangun gedung Banda Aceh Madani Center, sudah habiskan anggaran ratusan milyar justru jadi gedung tanpa fungsi. Lebih baik jalankan yang kecil tapi jelas manfaatnya langsung dirasakna masyarakat, daripada berhalusinasi tinggi hasilnya malah nihil dan hal lain yang lebih penting malah sebatas formalitas lalu terabaikan begitu saja," lanjutnya mengaku prihatin.
Jadi, kata Ikhwan, Pj Walikota seharusnya lebih fokus kepada program-program mendesqk baik itu amanah pusat maupun kebutuhan rakyat. "Jangan sampai Pj Walikota berangan-angan terlalu tinggi bahkan semakin larut dalam halusinasi cet langet, sementara kondisi Banda Aceh semakin sembrawut karena tidak fokus dan tidak serius diperhatikan. Nangan sampai terbuai apresiasi, lalu terus menerus larut dalam buaian mimpi," tutupnya. (rel)
Post a Comment